Kesehatan Untuk Semua

Penuhilah kebutuhan kesehatan warga negara dan Anda akan memenangi pemilu. Ya itulah kalimat pertama artikel opini Kompas hari ini yang dikarang oleh Sugeng Bahagijo. Sebuah kalimat yang bisa jadi memang benar. Masyarakat Indonesia kini terus-menerus menunggu konsep kesehatan yang paling baik dan tentunya terjangkau oleh semua warga negara. Mulai dari program Gakin, Askeskin, dan kini Jamkesmas, tampaknya program kesehatan Indonesia masih penuh dengan masalah.
Lima tahun pasca-Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) 2004, yang hendak menata ulang jaminan kesehatan, kita belum mendengar rencana para calon presiden untuk mempercepat pelaksanaan SJSN. Tujuh bulan menjelang pemilu presiden, kita juga belum melihat rencana kesehatan yang rinci dan kredibel, yang oleh pemilih dapat dinilai, didukung, atau ditolak. Nah, daripada banyak2 buat spanduk dan mengobral janji yang gak jelas, mending para presiden dan caleg berpikir tentang sitem jaminan nasional termasuk sistem asuransi kesehatan yang terbaik buat Indonesia.

Dari standar WHO, yakni anggaran kesehatan 15 persen, Indonesia baru menyediakan anggaran 2,8 persen dari seluruh APBN nya tahun 2009 (gila jauh banget). Sugeng lebih lanjut menyatakan "Bila harus memilih, mestinya kesehatan lebih utama ketimbang pendidikan yang meraup anggaran 20 persen." Saya pribadi mengatakan, keduanya harus seimbang. Beberapa hari terakhir, pendidikan memang sangat disorot, sehingga pemerintah akhirnya menaikkan anggaran pendidikannya sampai 20 persen. Namun, lagi-lagi kesehatan tidak dihiraukan. Muncul pertanyaan dalam benak saya, bila anak sakit dan tidak punya biaya berobat, lalu bisakan dia bersekolah dan mencapai prestasi yang optimal?? Begitu pula sebaliknya bila tingkat pendidikan rendah, apakah mereka akan peduli dengan kesehatan mereka?? Jadi semuanya musti berjalan beriringan.

Kebutuhan akan asuransi kesehatan yang mencakup semua warga Indonesia harus segera ditanggapi oleh pemerintah. Biaya kesehatan makin lama semakin mahal. Ketimpangan hak atas kesehatan akan berlanjut jika perubahan tidak dilakukan. Ketiadaan asuransi sosial menjadi sebab.

Kini layak ditunggu jawaban atas berbagai pertanyaan yang disebut oleh Sugeng "mengapa kita pelit dalam alokasi anggaran kesehatan. Apakah ini akan dipertahankan? Benarkah Jamkesnas akan dilanjutkan? Bagaimana dengan mereka yang tidak tercakup Jamkesnas?"

Semoga memang kesehatan untuk semua menjadi kenyataan di negeri Indonesia...